Bandar Lampung - Persoalan sengketa tanah di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, kembali mencuat. Puluhan warga mendatangi Mapolresta Bandar Lampung dan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen sporadik yang disebut terbit di atas sejumlah bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Perwakilan warga, Elti Yunani, resmi membuat laporan ke Polresta Bandar Lampung dengan nomor LP/B/1605/VIII/2026/SPKT/Polresta Bandar Lampung, Senin (24/8/26)
Warga menemukan sedikitnya 31 surat sporadik atau surat penguasaan fisik tanah yang diduga diterbitkan sekitar tahun 2020-an. Dokumen tersebut disebut berkaitan dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris keluarga Nawawi.
Persoalan ini menjadi perhatian warga karena sporadik tersebut diduga mencantumkan sejumlah bidang tanah yang telah bersertifikat dan selama ini dikuasai masyarakat.
Elti mengaku baru mengetahui adanya sporadik yang diduga mencantumkan tanah miliknya sekitar satu bulan terakhir, setelah mendapat informasi dari warga lainnya.
“Padahal rumah saya sudah bersertifikat dan sudah berpindah tangan beberapa kali,” ujar Elti usai membuat laporan di Mapolresta Bandar Lampung.
Elti kemudian menjelaskan riwayat kepemilikan tanah yang kini ditempatinya di Jl. MH. Thamrin No. 66. Berdasarkan dokumen yang dimilikinya, SHM atas tanah tersebut terbit pada 20 Februari 1990 atas nama Dodi Ibrahim dan Usman Ibrahim.
Dua hari kemudian, tepatnya 22 Februari 1990, kepemilikan tanah tersebut beralih kepada A. Hasan. Setelah itu, tanah beberapa kali berganti pemilik hingga akhirnya dibeli Elti Yunani dari Elis Suwandi pada September 2018.
Hingga saat ini, tanah tersebut masih dikuasai dan ditempati Elti.
Namun, warga kemudian menemukan adanya dokumen sporadik yang mencantumkan keterangan berbeda mengenai penguasaan fisik sejumlah bidang tanah. Elti menilai keterangan dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan riwayat kepemilikan maupun kondisi di lapangan.
“Di sporadik ada nama pelapor, saksi dan keterangan bahwa tanah itu dikuasai sejak tahun tertentu sampai sekarang. Padahal faktanya, sejak 1990 tanah itu sudah tidak dikuasai oleh mereka,” katanya.
Menurut Elti, persoalan serupa diduga dialami sedikitnya 31 pemilik atau bidang tanah. Warga masih melakukan pendataan sehingga jumlah tersebut berpotensi bertambah.
Bidang tanah yang disebut masuk dalam sporadik tersebut tersebar di sejumlah lokasi di Kelurahan Gotong Royong, di antaranya Jl. P. Diponegoro, Jl. MH. Thamrin dan Jl. Amir Hamzah.
Sporadik yang dipersoalkan juga disebut telah digunakan dalam proses gugatan di pengadilan. Hal itu membuat warga khawatir dokumen tersebut dapat digunakan untuk memperkuat klaim kepemilikan atas tanah yang selama ini mereka kuasai.
