“Universitas harus beradaptasi dengan industri yang akan hadir di Provinsi Lampung. Kita harus menyiapkan SDM untuk bersaing, bukan hanya untuk mencari pekerjaan,” ujarnya.
Gubernur Mirza menyampaikan, pemerintah daerah tengah mendorong perubahan struktur ekonomi Lampung agar lebih inklusif, terutama melalui penguatan hilirisasi komoditas dan penciptaan lapangan kerja di tingkat desa.
Ia mencontohkan potensi jagung yang tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi pakan ternak bahkan produk turunannya. Demikian pula singkong, kopi, kakao, dan berbagai komoditas pertanian lainnya yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.
“Kenapa hilirisasi belum maksimal dilakukan di desa? Salah satunya karena kita kekurangan SDM yang memiliki kemampuan untuk mengolahnya,” jelasnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung, kata Mirza, ingin mendorong model pembangunan yang tidak hanya mengandalkan investasi besar, tetapi juga memperkuat industri skala kecil berbasis teknologi dan potensi lokal.
Gubernur Mirza mengungkapkan salah satu gagasan yang tengah didorong adalah pengembangan teknologi sederhana tetapi tepat guna di desa.
Ia mencontohkan pengembangan mesin pengering yang dapat digunakan untuk berbagai komoditas pertanian. Dengan teknologi tersebut, produk pertanian dapat diolah di desa sebelum dipasarkan sehingga memberikan nilai tambah sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
“Kalau kita membangun ratusan unit pengering di desa, dampaknya bukan hanya terhadap pengolahan komoditas, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi desa,” katanya.
Menurutnya, teknologi yang diterapkan tidak selalu harus berasal dari luar negeri. Teknologi harus disesuaikan dengan karakteristik komoditas, kondisi masyarakat, serta ekosistem ekonomi daerah.
“Teknologi dari luar belum tentu cocok dengan struktur yang ada di sini. Kita harus mampu mendesain teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan daerah kita sendiri,” ujarnya.
Gubernur Mirza berharap perguruan tinggi swasta dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadapi perubahan tersebut.
Ia menyampaikan sejumlah gagasan kerja sama, antara lain pengembangan beasiswa, penguatan pendidikan vokasi, pengabdian kepada masyarakat, serta program yang mendorong mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi berkontribusi langsung di desa.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah program satu desa satu sarjana, khususnya untuk memperkuat ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa.
“Di Lampung masih kurang sarjana, terutama yang memiliki kompetensi sains, teknologi, teknik, dan bidang industri. Karena itu, kita ingin menyiapkan anak-anak muda yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pembangunan,” katanya.
Gubernur juga mengajak perguruan tinggi mengembangkan model Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang lebih solutif. Mahasiswa dari berbagai program studi dapat ditempatkan dalam satu tim untuk membantu menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat desa.