“Kita punya kurikulum khusus dan nanti ada guru pamong yang bisa masuk lapas-lapas memberikan pengajaran kepada anak didik yang ada di lapas setiap hari,” ujarnya.
Pemprov Lampung juga menyiapkan opsi pendidikan kesetaraan apabila pemerintah kabupaten dan kota belum mampu menerapkan program SMA Terbuka.
Anak-anak tetap dapat difasilitasi melalui pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, maupun Paket C, sesuai jenjang dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa status anak yang sedang menjalani pidana tidak menjadi alasan untuk menghentikan hak mereka atas pendidikan. Pendidikan justru diposisikan sebagai bagian dari proses pembinaan agar mereka memiliki bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.
Thomas menegaskan, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.
Dengan tetap mendapatkan pendidikan selama menjalani masa pidana, anak diharapkan tidak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan memiliki bekal yang memadai setelah menyelesaikan masa hukumannya.
Untuk mendukung pelaksanaan SMA Terbuka, Disdikbud Lampung telah menunjuk 15 SMA Negeri sebagai sekolah induk yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Melalui jejaring sekolah induk tersebut, Pemprov Lampung berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan.
Kerja sama Disdikbud Lampung dan Kanwil Ditjenpas Lampung sekaligus menegaskan bahwa proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum tidak berhenti pada aspek pemidanaan. Pendidikan tetap menjadi bagian penting dari upaya mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dan menata masa depan setelah menjalani hukuman.