Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan TNI dalam pelaksanaan Program Desaku Maju, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan desa.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Desaku Maju yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (14/8/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Marindo mengatakan, Program Desaku Maju merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Salah satu fokusnya adalah pembangunan infrastruktur jalan desa yang akan disinergikan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) atau Karya Bakti TNI.
"Program ini kita dorong melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa," ujar Marindo.
Menurutnya, sinergi tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan jajaran TNI untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dukungan melalui pengalokasian anggaran Dana Bagi Hasil (DBH).
Marindo menjelaskan, penyaluran DBH harus menghasilkan pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Yang ingin kita hadirkan adalah rasa di masyarakat bahwa DBH yang disalurkan benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata, khususnya untuk jalan desa," jelasnya.
Karena itu, pelaksanaan Program Desaku Maju akan diarahkan agar memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi DBH dan hasil pembangunan di lapangan. Keterlibatan TNI melalui TMMD maupun Karya Bakti TNI menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.
Dalam rakor tersebut juga dibahas pentingnya keseragaman mekanisme pelaksanaan program di seluruh kabupaten/kota. Formulasi teknis, termasuk mekanisme penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta bentuk kolaborasi dengan TNI, akan menjadi bagian yang diperkuat dalam nota kesepahaman (MoU).
Marindo menyampaikan, pengalokasian anggaran tidak harus sama di setiap kabupaten/kota. Besaran anggaran dan jumlah ruas jalan yang ditangani dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing daerah.
"Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah," katanya.
