Namun dukungan kepada pemerintah tentu tidak boleh dimaknai sebagai sikap membenarkan segala sesuatu. Pembangunan IKN tetap harus diawasi. Anggarannya harus transparan, penggunaannya harus efisien, dan manfaatnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Hal yang sama berlaku terhadap program prioritas lainnya. Pangan, energi, pendidikan, kesehatan dan MBG harus benar-benar memberikan manfaat nyata dan tidak berhenti sebagai jargon politik.
Pada akhirnya, IKN adalah simbol negara, tetapi rakyat adalah alasan negara itu berdiri. Indonesia boleh memiliki ibu kota baru yang megah dan modern. Tetapi kebanggaan tersebut akan jauh lebih berarti apabila berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Karena itu, saya menilai pidato Presiden Prabowo yang menempatkan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas utama merupakan kebijakan yang patut didukung.
Bukan karena pemerintah harus selalu dibenarkan, tetapi karena ketika arah kebijakan negara benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat, sudah sepatutnya kita memberikan dukungan sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol secara kritis dan konstruktif.
Sebab, pembangunan bukan hanya tentang membangun sebuah ibu kota. Pembangunan adalah tentang membangun kehidupan rakyat agar lebih sejahtera, lebih adil dan memiliki masa depan yang lebih baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
