Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan perguruan tinggi swasta harus mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Kampus tidak cukup hanya mencetak lulusan, tetapi dituntut menghasilkan riset, inovasi, dan sumber daya manusia yang mampu menjawab persoalan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Marindo saat mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) 2026 di Ballroom Hotel Grand Mercure Lampung, Bandar Lampung, Minggu (23/8/2026).
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakannya, Marindo menyebut keberadaan perguruan tinggi swasta memiliki posisi strategis dalam memperkuat pembangunan manusia di Lampung.
“Perguruan tinggi tidak hanya tempat mencetak lulusan, tetapi juga tempat menyiapkan manusia yang mampu menjawab persoalan masyarakat, beradaptasi terhadap perubahan, dan menciptakan peluang baru.”
Menurut Marindo, tantangan pendidikan saat ini tidak berhenti pada peningkatan jumlah lulusan. Perguruan tinggi harus memastikan lulusannya memiliki kompetensi, karakter, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
Karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”
“Daerah yang maju bukan hanya dibangun dengan infrastruktur yang baik. Daerah yang maju perlu dibangun oleh manusia-manusia yang unggul, berkarakter, produktif, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya,” tegasnya.
Marindo mengatakan Pemprov Lampung terus mendorong perluasan akses pendidikan, penanganan angka putus sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga Kelas Migran Vokasi. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat keterampilan dan kemampuan bahasa generasi muda agar memiliki daya saing di pasar kerja, termasuk peluang kerja di luar negeri.
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang mencapai 73,98 pada 2025, kata dia, menjadi modal penting. Namun, angka tersebut tidak boleh menjadi tujuan akhir.
Pemprov Lampung menginginkan peningkatan kualitas manusia berdampak langsung terhadap akses pendidikan, kesempatan kerja, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.
Marindo menilai APTISI memiliki posisi strategis karena perguruan tinggi swasta memiliki jangkauan luas dan berada dekat dengan masyarakat.
Untuk itu, pemerintah membutuhkan perguruan tinggi yang mampu menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan, bukan sekadar menghasilkan lulusan.
“Kami tidak hanya membutuhkan lulusan. Kami membutuhkan riset yang menjawab persoalan pembangunan, inovasi yang dapat diterapkan, dan talenta-talenta muda yang siap menjadi motor perubahan.”
Ia menegaskan Pemprov Lampung membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, terutama dalam riset, inovasi, pengembangan SDM, serta penyusunan kebijakan pembangunan berbasis pengetahuan.
Rakernas APTISI 2026 pun diharapkan tidak berhenti sebagai agenda organisasi. Forum tersebut didorong menghasilkan kerja sama konkret antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.