Jakarta – Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) memastikan akan menggelar aksi besar-besaran dengan mengepung kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan depan.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan amburadulnya proyek irigasi di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS MS) yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya.
FORMMASI menilai proyek tersebut bukan sekadar mengalami keterlambatan teknis, melainkan mencerminkan kegagalan serius yang berdampak langsung terhadap petani dan masyarakat kecil.
Dalam pernyataan resminya, FORMMASI melayangkan empat tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Putus Kontrak Sekarang Juga
FORMMASI mendesak Menteri PU untuk segera memutus kontrak PT Brantas Abipraya. Mereka menilai tidak ada toleransi bagi kontraktor yang dianggap mengabaikan kualitas pekerjaan demi keuntungan.
2. Audit Investigatif dan Copot Pejabat Terkait
FORMMASI meminta audit investigatif menyeluruh terhadap BBWS Mesuji Sekampung. Jika ditemukan dugaan pelanggaran atau kolusi antara oknum pejabat dan kontraktor, mereka menuntut pencopotan jabatan serta proses hukum.
3. KPK Diminta Turun Tangan
FORMMASI mendesak KPK segera memeriksa aliran dana proyek irigasi tersebut. Mereka menduga adanya indikasi penyimpangan karena proyek dinilai tidak sesuai spesifikasi namun tetap berjalan.
4. Blacklist Perusahaan
PT Brantas Abipraya diminta dimasukkan dalam daftar hitam proyek negara sebagai efek jera dan pembelajaran bagi BUMN maupun perusahaan swasta lainnya.
Koordinator aksi, R Basuki, menegaskan bahwa proyek irigasi merupakan urat nadi pertanian. Ia menyebut kondisi lapangan menunjukkan sejumlah pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Uang rakyat bukan untuk mainan! Proyek irigasi ini adalah urat nadi petani, tapi di lapangan kami menemukan kebobrokan yang nyata. Jika Kementerian PU tetap diam, maka patut diduga ada permainan di balik meja. Kami akan datang dengan massa lebih besar sampai tuntutan ini dipenuhi,” tegasnya.
Menurutnya, lambannya respons pemerintah memicu kekecewaan publik dan berpotensi merugikan negara jika tidak segera dilakukan evaluasi menyeluruh.
Aksi massa dijadwalkan dimulai di depan Gedung Kementerian PU, kemudian dilanjutkan dengan long march menuju Gedung Merah Putih KPK.
FORMMASI mengklaim akan membawa sejumlah bukti dokumentasi lapangan terkait kondisi proyek irigasi yang dinilai bermasalah.
“Kami tidak akan mundur sejengkal pun sebelum kontrak PT Brantas Abipraya dihentikan secara permanen demi menyelamatkan sisa anggaran negara,” tutup Basuki.
