Lampung, Akarpost.com – Lampung Democracy Studies (LDS) menyatakan demokrasi Indonesia tengah berada pada fase mengkhawatirkan. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan elite politik terus menumpuk. Jika tidak segera ditangani, jurang ketidakpercayaan publik terhadap sistem demokrasi akan semakin dalam. Pernyataan ini disampaikan LDS pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Sejumlah regulasi strategis seperti UU Cipta Kerja, RKUHP, RUU TNI, dan RKUHAP disusun tanpa partisipasi publik yang bermakna. Proses legislasi yang seharusnya inklusif justru berlangsung elitis, menjauh dari semangat demokrasi partisipatoris pasca-reformasi 1998.
Kondisi ekonomi rakyat semakin terhimpit. Beban pajak, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta minimnya lapangan kerja memperburuk kualitas hidup. Di sisi lain, gaya hidup mewah pejabat, kenaikan tunjangan, dan maraknya korupsi memperlebar rasa ketidakadilan sosial.
Respons pejabat terhadap aspirasi rakyat kerap tidak peka. Sejumlah pernyataan anggota DPR mencerminkan sikap abai. Bahkan, aksi unjuk rasa damai sering direspons dengan tindakan represif.
Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan dalam sebuah demonstrasi menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan negara terhadap hak konstitusional warga. Data penurunan indeks demokrasi Indonesia yang dirilis Freedom House mempertegas kondisi ini.
Atas kondisi tersebut, LDS mendesak reformasi total demokrasi Indonesia dengan dua agenda utama:
Kepolisian harus kembali pada mandat utama sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan alat represi kekuasaan,
Partai politik tidak boleh hanya menjadi kartel kekuasaan. LDS menegaskan partai harus menjadi ruang artikulasi kepentingan rakyat secara nyata.
LDS menegaskan, demokrasi hanya dapat bertahan jika rakyat memiliki ruang yang adil untuk bersuara. Negara wajib hadir, mendengar, dan melindungi.
“Jika arah bangsa terus seperti sekarang, yang dihadapi bukan sekadar krisis politik, melainkan krisis kepercayaan yang dapat mengguncang fondasi demokrasi itu sendiri,” tegas LDS.
