Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayahnya. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kasus keracunan makanan seperti yang terjadi di Tulang Bawang.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa Pemprov Lampung akan terlibat aktif dalam pengawasan standar operasional prosedur (SOP) dapur SPPG.
"Sudah pasti Pemerintah Provinsi Lampung ikut serta melakukan pengawasan ketat SPPG," ujar Marindo Kurniawan di Bandar Lampung, Rabu.
Menurut Marindo, seluruh standar operasional prosedur dalam pelaksanaan SPPG harus dijalankan secara disiplin dan konsisten.
Ia menekankan bahwa operasional dapur SPPG menyangkut kesehatan masyarakat, khususnya balita, anak-anak, hingga lansia.
"Semua aturan yang ada dalam SPPG itu harus dilakukan serta harus disiplin juga dalam pelaksanaan operasionalnya, karena ini sangat penting," katanya.
Kasus ini mencuat setelah sebanyak 33 warga di Kabupaten Tulang Bawang mengalami gejala keracunan makanan atau alergi usai mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan oleh dapur SPPG Menggala Tengah.
- 5 balita
- 14 anak-anak
- 1 lansia
- 13 orang dewasa
Mereka mengalami gejala seperti:
- Mual
- Muntah
- Diare berulang
Diduga, gejala muncul setelah menyantap telur asin yang termasuk dalam paket MBG pada Selasa (24/2). Selain telur asin, menu tersebut juga terdiri dari roti buatan sendiri, wafer, dan jeruk.
Seluruh korban saat ini dirawat di RSUD Menggala untuk mendapatkan penanganan medis.
Sementara itu, pemeriksaan sampel makanan tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.
Marindo memastikan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan tindakan cepat karena insiden terjadi di wilayah administratifnya.
"Kabupaten Tulang Bawang sudah ikut melakukan tindakan atas adanya kejadian tersebut, karena memang terjadi di wilayahnya. Namun untuk update terbaru nanti akan dicek kembali perkembangannya," ujarnya.
Peristiwa ini menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program MBG yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Pemprov Lampung memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur SPPG agar kejadian serupa tidak terulang.
Pengawasan ketat, penerapan SOP yang disiplin, serta pengujian kualitas bahan makanan menjadi langkah penting untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat.
